Tahukah kalian apa saja program kerja Kabinet Djuanda? dan tahukah kamu bagaimana kabinet Djuanda terbentuk? Nah bagi kalian yang belum tahu bagaimana kabinet djuand terbentuk dan apa saja program kerja kabinet Djuanda, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang Kabinet Djuanda, Maka dari itu mari kita simak pembahasan berikut ini.
Terbentuknya Kabinet Djuanda
Pada tahun 1955 – 1957, bangsa Indonesia mengalami perpecahan yang disebabkan karena polarisasi yang dilakukan oleh partai partai dalam pembagian Jawa dan Luar Jawa. Sering sekali terjadi sentimen sentimen antar suku dan daerah yang sangat jelas akibat dorongan perbedaan daerah yang diungkap pada Pemilihan Umum tahun 1955.
Pada saat itu suku Sunda menyatakan kejengkelannya pada orang Jawa, dikarenakan menguasai pemerintahan. Selain itu masyarakat luar jawa juga merasa bahwa pemerintah di Jakarta lupa dan lalai dalam menjalankan tugas, karena masyarakat luar jawa juga sudah mulai frustasi karena nilai mata uang rupiah yang semakin hari semakin tinggi.
Pada tahun 1956 tepatnya bulan Desember, militer di beberapa daerah mulai mengambil alih kekuasaan sipil seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Hal ini membuat Nasution terpaksa untuk mengakhiri Demokrasi Liberal (sistem pemerintahan parlementer atau perdana menteri).
Pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan berakhir sudah kabinet Ali pada saat itu. Lalu pada tanggal 9 April 1957 dibentuklah sebuah kabinet baru yaitu Kabinet Karya Djuanda dan yang memegang komando termasuk orang non-partai yaiut Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai seorang perdana Menteri. Kabinet Djuanda bekerja di antara transisi antara Demokrasi Liberal menuju ke sistem Demokrasi Terpimpin.
Program Kerja Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda memiliki tugas untuk mengembalikan Irian Barat dan menyelesaikan masalah perekonomian. Dalam mengatasi hal ini Perdana Menteri Djuanda dan kabinetnya mulai membuat program kerja.
Kabinet Djuanda memiliki 5 pasal program kerja dan dikenal dengan Pancakarya. Pancakarya atau 5 pasal program kerja tersebut antara lainnya yaitu:
- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi Keadaa Republik Indonesia
- Melanjutkan Pembatalan KMB
- Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia
- Mempercepat Pembangunan
Program pertama dari kabinet Djuanda yaiut membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional adalah badan yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non partai dan aspirasi masyarakat. Dibentuknya Dewan Nasional tidak langsung dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi Negara. Masih banyak terjadi pergolakan di berbagai daerah dan mengakibatkan bertambah parah sistem perekonomian nasional.
Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah memulai Musyawarah Nasional (MUNAS) di Gedung Proklamasi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 pada tanggal 14 September 1957. Munas tersebut membahas tentang masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang dan juga pembagian wilayah Republik Indonesia.
Untuk mewujudkan keputusan Munas, pada bulan Desember tahun 1957 mulai diselenggarakan MUNAP (Musyawarah Nasional Pembangunan). Pada MUNAP ini mulai di buat rencana pembangunan yang bisa memenuhi harapan setiap daerah. Hal ini menjadi usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang belum bisa direalisasikan. Dikarenakan pada saat itu muncul berbagai macam perisitwa nasional yang harus ditangani oleh Pemerintah Pusat, dan salah satu peristiwa yang sangat genting yaitu Peristiwa Cikini.
Peristiwa Cikini merupakan peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang terjadi pada tanggal 30 November 1957.
Pada tanggal 13 Desember 1957, dalam memenuhi program kerja kabinet djuanda, maka dikeluarkanlah deklarasi Djuanda yang mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia. Hal ini merupakan catatan gemilang dari Program Kerja Kabinet Djuanda. Deklarasi ini juga mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Pada aturan lama menyebutkan bahwa laut teritorial memiliki lebar sepanjang 6 mil dari garis dasar pada waktu air surut.
Jika deklasrasi djuanda tentang laut teritorial mulai diterapkan, maka di wilayah Indonesia terdapat laut bebas seperti Laut Flores, Laut Jawa dan laut lainnya. Melalui Deklarasi Djuanda ini maka tercipta Kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu wilayah lautan dan daratan merupakan sebuah satu kesatuan.
Selanjutnya demokrasi terpimpin terjadi pada saat dekrit presiden diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1959. Pada saat itu Soekarno membubarkan Konstituante. Saat demokrasi terpimpin, diumumkanlah kabinet kerja dengan Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Hal tersebut merupakan moment jatuhnya kabinet karya Djuanda. Meskipun begitu, Kabinet Djuanda sudah berhasil membuat prestasi yang gemilang.
Demokrasi Terpimpin dibentuk untuk mengatur secara tegas terkait partai politik, yang mana tidak boleh ada pejabat tinggi negara yang merupakan anggota partai politik. Kekuasaan Soekarno sebagai presiden sangat besar dan membuat demokrasi terpimpin menggusur sistem demokrasi parlementer.
Nah demikian merupakan pembahasan terkait sejarah tentang Kabinet Djuanda dan Program Kerja Kabinet Djuanda. Semoga pembahasan diatas dapat membantu anda.